Diklat Nasional Perikatan Hukum Kontrak dan Manajemen Proyek Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Non Konstruksi Instansi Pemerintah


DIKLAT NASIONAL
PERIKATAN HUKUM KONTRAK DAN MANAJEMEN PROYEK PENGADAAN BARANG/JASA
KONSTRUKSI/NON KONSTRUKSI INSTANSI PEMERINTAH

Siapa yang harus mengikuti ?

Para Pejabat Pengambil Keputusan, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Instansi Departemen / Pemda, Direksi Perusahaan, General Manajer, Project Manajer / General Superintendent di Unit BUMN / BUMD, Investor, Jaksa, Pengacara, Penegak Hukum, dan Para Stake Holders yang terkait Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi maupun Non Konstruksi.

Pendahuluan

Banyak para stake holders yang melakukan penandatangan kontrak tidak menyadari/tidak peka bahwa konsekwensi tanda tangan kontrak adalah hukum, kita dapat digugat ke pengadilan, demikian juga kesalahan dalam pembuatan kontrak yang dibuat tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemahaman yang benar atas pengertian pasal-pasal dalam dokumen kontrak dapat mengakibatkan klaim, kontrak menjadi mubazir, batal, atau bahkan dibatalkan (void atau voidable).

Pemeriksaan para Auditor / penegak hukum yang akhir-akhir ini semakin meningkat yang kadang – kadang mengada – ada (tendensi mengarah kepada pengembalian uang / kerugian Negara ) mengakibatkan banyak pejabat yang tidak mau lagi menjadi Pejabat Pembuat Komitmen, apalagi latar belakang mereka sebagian besar teknisi yang awam dalam hukum, begitu berurusan dengan panggilan jaksa, pemeriksaan polisi, gugatan di pengadilan, semakin enggan mereka untuk menjadi penanggung jawab kontrak, untuk itu dibutuhkan bekal pemahaman aspek hukum kontrak yang jelas dan terstruktur disertai contoh kasus-kasus yang mutakhir terjadi, serta pengetahuan khusus untuk menghadapinya.

Melalui Diklat Nasional Perikatan Hukum Kontrak & Manajemen proyek ini, diharapkan para pihak yang terkait dengan pelaksanaan kontrak mengetahui / memahami pengetahuan yang luas tentang aspek hukum kontrak / manajemen proyek, dimulai dari sejak pra kontrak, teknik negosiasi, manajemen / pengendalian pelaksanaan kontrak, manajemen klaim sampai kepada strategi dalam penyelesaian sengketa, sehingga dengan pengetahuan yang cukup / benar diharapkan tidak gentar lagi menghadapi gugatan, tekanan / ancaman, tuntutan dari pihak manapun.

Di Indonesia belum ada Ahli hukum kontrak bidang konstruksi, dilain pihak pembayaran Ahli hukum kontrak konstruksi dari luar negeri sangat mahal, sementara yang dilakukan pemerintah adalah dengan menunjuk Tim Pengganti ahli hukum kontrak konstruksi yang anggotanya terdiri dari pejabat-pejabat yang dipandang menguasai hukum kontrak konstruksi.
Sertifikat tanda mengikuti Diklat Nasional Perikatan Hukum Kontrak & Manajemen Proyek ini minimal dapat dijadikan salah satu syarat untuk diangkat sebagai anggota Tim Pengganti Ahli Hukum Konstruksi di Instansinya masing – masing.

Apa yang didapat ?

  1. Memberikan pembekalan / referensi tentang sistim pengadaan barang / jasa yang diberlakukan di Indonesia, memahami pengertian hukum kontrak & manajemen proyek secara menyeluruh dan mendalam.
  2. Memahami aspek hukum perjanjian berdasarkan KUHPerdata antara lain Sumber perikatan dan hubungan perikatan dengan perjanjian, Asas hukum perjanjian, Sahnya suatu perjanjian, dan syarat – syarat perjanjian.
  3. Memiliki pengetahuan mengenai kondisi pengadaan yang ada dengan segala permasalahan yang timbul, dan kasus-kasus yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang / jasa pemerintah pada saat ini di Indonesia.
  4. Mengetahui bentuk-bentuk kontrak , mengetahui cara menyusun dan menganalisa kontrak, dapat memprediksi resiko kontrak.
  5. Memahami secara nyata implementasi dari Perikatan hukum kontrak, masalah – masalah yang timbul dan cara penanganannya, dan penyimpangan-penyimpangan / kasus-kasus dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemeritah.
  6. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk ditunjuk menjadi pengganti ahli hukum kontrak di instansinya.
  7. Memahami manajemen Penyusunan dan pelaksanaan kontrak untuk dana yang bersumber dari APBN / APBD maupun Pinjaman / Hibah Luar Negeri.
  8. Memahami pasal – pasal dalam Undang-undang Jasa Konstruksi berikut Peraturan pemerintahnya, Keppres No. 80 tahun 2003 berikut tambahan pasal-pasalnya dan peraturan perundang – undangan terkait lainnya.
  9. Mengerti prosedur dan tata cara-cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan proses gugatan kontraktor ke Pengadilan.

Materi Bahasan

TINJAUAN UMUM PERMASALAHAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH SAAT INI

  • Penjelasan tentang apakah pengadaan barang / jasa pemerintah itu ? Kenapa saat ini begitu penting artinya dalam pertanggung jawaban keuangan pemerintah dalam bidang pengadaan.
  • Uraian tentang latar belakang timbulnya permasalahan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, akibatnya apa, dan langkah tindakan turun tangan yang diperlukan
  • Informasi tentang kondisi pengadaan barang / jasa pemerintah saat ini dengan segala permasalahannya.
  • Ulasan tentang tindak pidana korupsi dalam proses Penunjukan Langsung (PL).
  • Membedakan temuan dalam bidang pengadaan sebagai Penyimpangan administrasi atau Perbuatan melawan hukum
  • Ketentuan – ketentuan penting dalam Keppres No. 80 tahun 2003 dan ketentuan – ketentuan baru dalam perubahan Perpres No. 8 tahun 2009
  • Membedah kasus – kasus dalam pemilihan penyedia jasa pada perioda pra kontrak yang berdampak hukum pidana, perdata, maupun HAM
  • Ketentuan – ketentuan dalam kontrak Pinjaman / Hibah Luar negeri yang sering menimbulkan perbedaan interprestasi.

MANAJEMEN PROYEK JASA KONSTRUKSI / NON KONSTRUKSI

  • Uraian tentang Manajemen proyek pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan
  • Menjelaskan mengenai Fungsi manajemen dan Organisasi proyek
  • Menguraikan manajemen pelaksanaan konstruksi : Penyusunan kontrak dan urutan hirarki dokumen kontrak berikut lampiran – lampirannya, sampai dengan proses penandatanganan kontrak; Bagaimana menyusun kontrak yang benar / tidak cacat hukum dan bentuk-bentuk kontrak konstruksi; Isi Perjanjian kontrak; Jaminan Pelaksanaan; Ketentuan – ketentuan dalam pasal-pasal dokumen kontrak yang sering menimbulkan masalah; Penjelasan detail pasal demi pasal Isi dokumen kontrak ( Syarat-syarat Umum kontrak, Syarat-syarat khusus kontrak, gambar, spesifikasi, dan bentuk- bentuk jaminan) dan ketentuan dalam syarat – syarat umum kontrak yang sering menimbulkan masalah; Ketentuan – ketentuan dalam Keppres No. 80 tahun 2003 terkait penyusunan dan pelaksanaan kontrak; Skema pelaksanaan kontrak pada proyek – proyek Pinjaman / Hibah Luar Negeri; Urut – urutan kegiatan – kegiatan pelaksanaan kontrak dan uraian detail penjelasan tiap tahap kegiatan, berikut penegasan atas hal – hal yang perlu diperhatikan yang sering menjadi masalah dalam pelaksanaan kontrak
  • Menguraikan Kompetensi manajemen proyek ( Manajemen integrasi proyek, manajemen lingkup proyek, manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen mutu, manajemen sumber daya manusia, manajemen komunikasi, manajemen risiko, manajemen pengadaan.

PERIKATAN HUKUM KONTRAK DALAM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

  • Bidang hukum terkait pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah
  • Hukum Administrasi Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
  • Hukum Perdata dalam kontrak Pengadaan barang / jasa Instansi Pemerintah
  • Penyelesaian perselisihan kasus perdata
  • Proses penyelesaian sengketa perdata melalui Arbitrase
  • Alternatif penyelesaian sengketa
  • Hukum pidana dalam kontrak pengadaan barang / jasa Instansi Pemerintah
  • Pengertian – pengertian penting dalam Hukum Perjanjian terkait Undang – undang Jasa Konstruksi, bentuk – bentuk kontrak yang digunakan dan butir – butir penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan dokumen kontrak.
  • Wanprestasi, perbuatan melawan hukum dan hapusnya perikatan.

MEMBEDAH KASUS – KASUS PERIKATAN HUKUM KONTRAK PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

  • Inventarisasi kasus – kasus terkait perikatan hukum kontrak yang muncul dalam pengadaan barang /jasa Instansi Pemerintah
  • Menguraikan secara rinci duduk persoalan masing – masing kasus dan menjelaskan solusi tata penanganannya.

PENDAPAT AHLI HUKUM KONTRAK DALAM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

  • Catatan – catatan penting dalam lingkup pemeriksaan konsep dokumen kontrak
  • Pemeriksaan Surat perjanjian ( Kontrak ) dan pemeriksaan pasal demi pasal atas dokumen kontrak
  • Beberapa contoh pendapat Ahli Hukum Kontrak di proyek – proyek dengan nilai diatas Rp. 50 Miliar.

GUGATAN KONTRAKTOR KE PENGADILAN

  • Penjelasan tentang peraturan perundang-undangan yang diberlakukan (Hukum Acara Perdata)
  • Urain prosedur dan tata cara mengajukan gugatan ke pengadilan dan mengingatkan hal-hal penting yang perlu diperhatikan.
  • Urut – urutan dan cara pencatatan dan penyampaian gugatan ke pengadilan
  • Prosedur dan tata cara pelaksanaan proses di pengadilan (pemeriksaan dimuka sidang, tatacara perdamaian, jawaban tergugat, replik, duplik, pendengaran saksi / ahli, pembuktian / alat bukti, putusan hakim, pelaksanaan putusan.
  • Prosedur dan tata cara pelaksanaan proses banding.

Narasumber

Tim dari Kementrian Pekerjaan Umum RI.

Waktu Pelaksanaan :

  • Angkatan IV       : Selasa – Rabu, 22 – 23 Februari 2011
  • Angkatan V         : Selasa – Rabu, 1 – 2 Maret 2011
  • Angkatan VI       : Selasa – Rabu, 15 – 16 Maret 2011
  • Angkatan VII     : Selasa – Rabu, 12 – 13 April 2011
  • Angkatan VIII   : Selasa – Rabu, 26 -27 April 2011
  • Angkatan IX       : Selasa – Rabu, 10 – 11 Mei 2011
  • Angkatan X         : Selasa – Rabu, 24 – 25 Mei 2011

 

 

Info Hub :

LSMAP : 021.43900472, 43900460

Rizal : 0813.8588.3148 atau 0813.8043.4341

Email : LSMAP.JKT@GMAIL.COM

ATAU

www.lsmapcentre.co.cc

About LSMAP

LSMAP adalah sebuah lembaga independen yang bergerak dalam bidang Traning melalui seminar, Workshop, Diklat, Bimbingan Teknis dan In house Training bagi Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD dan Swasta. LSMAP dapat dihubungi di : Telp. / Fax : 021.43900472 Email / Facebook : lsmap.jkt@gmail.com Twitter : @LSMAP

Posted on 17/03/2010, in Diklat, Kalender Kegiatan, Pengadaan & Sertifikasi, Workshop and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. 2 Komentar.

  1. Kami dari Kadin Labuhanbatu berencana mengikuti diklat tersebut,terima kasih.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: